Penegak Hukum Diminta Berantas Lembaga Pinjol Ilegal

0
110

Jakarta – Pemerintah meminta aparat penegak hukum memberantas lembaga pinjaman online ilegal yang belakangan ini melakukan teror terhadap nasabah sehingga banyak masyarakat sebagai korban akibat adanya intimidasi.

Menurut CEO Law Firm Rafa and Partners, setiap instansi yang mengelola pelayanan pinjaman uang harus memiliki legalitas yang jelas. Bahkan, harus dalam pengawasan OJK.

“Pinjol ilegal ini memiliki dua kluster hukum. Pertama, dalam hukum perdata pinjol ilegal ini tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per) karena ketiadaan objektivitas-subjektivitas antara pihak pertama (kreditur) dengan pihak kedua (peminjam/debitur) mengabaikan hukum perjanjian/kontrak sebagaimana Pasal 13 KUH-Perdata,” ungkap Rahmat Abdullah, S.H dalam keterangannya pada, Senin, (01/11/2021.

Rahmat menilai masalah hukum yang melibatkan korban dengan instansi pinjol ilegal tidak bisa diperkarakan atau ditempuh ke jalur hukum (litigasi) karena ketidakpastian hukum (pejanjian/kontrak) yang secara substantif merugikan peminjam.

“Kedua, dalam hukum pidana, tindakan intimidatif tersebut menakut-nakuti korban sehingga memicu adanya suatu unsur ancaman. Bahkan, pemerasan jika debitur tidak mampu membayar, tindakan ini menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat,” tambahnya.

Dengan demikian, ia mengaku siap memberikan perlindungan hukum kepada korban pinjol. Pemerintah harus bersikap tegas kepada penegak hukum dan intansi lain untuk menuntaskan masalah ini hingga ke akar akarnya.

“Saya sebagai pengacara sangat prihatin melihat korban yang telah diintimidasi. Bila perlu, jika saya diminta oleh aparat penegak hukum untuk membantu persoalan hukum yang menimpa masyarakat tentu sangat siap. Karena tugas profesi pengacara adalah membantu masyarakat pencari keadilan,” ujar Alumni UIN Jakarta ini.

Ia berharap kepada pemerintah, aparat penegak hukum, OJK, Kementerian Kominfo, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi, dan lembaga negara terkait agar menggelar sosialisasi tentang pinjaman online legal dan ilegal, sehingga masyarakat cakap mana yang sah dan mana yang tidak.

“Insiden penangkapan sejumlah instansi pinjol ilegal tentu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah terutama masyarakat (korban) agar lebih waspada,”ujar Rahmat.

“Profesionalisme aparat penegak hukum harus diapresiasi karena membantu masyarakat termasuk korban pinjol ilegal.”ungkapnya.

informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 151 lembaga pinjol ilegal. Sedangkan daftar pinjol yang legal berjumlah 106 instansi. Indikator tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia banyak yang menjadi korban intimidasi akibat ketidakmampuan membayar utang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here