Yayasan Al Azhar Nunggak Miliaran Rupiah ke Pemkot Bekasi. Ini Kata Kabag KSI

0
100

Bekasi – Perjanjian pinjam pakai dan sewa Al Azhar Harapan Indah sudah habis sejak tahun 2018. Bahkan yayasan atau perusahaan yang menaunginya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN). Sementara Yayasan tersebut memiliki tunggakan hingga miliaran rupiah kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam klausul perjanjian tersebut terdapat poin bahwasanya Pemkot berhak mengambil alih secara paksa.
Namun pihak yayasan meminta menunda untuk pengalihan hak.

Dikonfirmasi, Kepala Bagian Kerjasama Investasi Pemkot Bekasi Kustantinah mengatakan, Pemkot Bekasi masih terus menindak lanjuti perjanjian pinjam pakai dan sewa lahan yang dipakai oleh pihak yayasan.

“Tunggakan (yayasan) itu harus dibayar sebab itu tidak bisa menghilangkan kewajiban-kewajiban mereka. Dan itu harus diselesaikan. wajib itu hukumnya.”kata Kustantinah. Senin, (6/12/2021).

“Soal tunggakan, nanti mereka yang menghitung investasi atau gedung yang mereka bangun. bangun gedung berapa, terus hutangnya berapa. Kalau mereka engga bisa bayar, nanti kita lihat dulu lagi. Kan kurator pengadilan yang hitung. Saya sendiri juga belum tau persis masalahnya. Ini pun saya tahu dari Kejaksaan. Kan itu juga ada LO dari bagian hukum.”ujarnya.

Bahkan untuk nilai besaran tunggakan tersebut Kustantinah mengatakan bahwa hal tersebut bukan di ranahnya melainkan ada di ranah Badan Pengelola Keyangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi

“Hitunganganya juga belum diserahkan ke kita. Kalau soal jadwal ambila alih aset oleh lengadilan, kita akan berkoordinasi ke BPKAD. Kan mereka (BPKAD) terus yang mengawal karena mereka tidak didampingi Datun.”ungkap Kustantinah

“Kalau soal tunggakan itu, nanti kurator yang hitung. Tapi yang yang jelas jumlahnya sih lumayan besar yah, Kalau gak salah sekitar Rp 6 miliar kurang lebihnya sekitar segitu,”jelas Kustantinah.

Ia pun berharap apa pun keputusan terkait permasalahan ini yang ditentukan oleh pengadilan, pihak yayasan yakni PT NBI harus mengikuti dan menerima putusan tersebut.”Yang nentuin kan bukan Pemkot, melainkan pengadilan. Mau gak mau mau, ya mereka harus tunduk.”pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here