Inspektorat Tegur Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ada Apa?

0
110

Bekasi – Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Irwandi mengklarifikasi keterlambatan dalam melakukan evaluasi dan mitigasi risiko terhadap penggunaan anggaran kegiatan penyediaan jasa komunikasi yang disampaikan oleh pihak Inspektorat Kota Bekasi sejak 12 Oktober 2021.

Adapun pihak Inspektorat Kota Bekasi telah menyampaikan bahwa DPA dari kegiatan penyediaan jasa jaringan internet itu sebesar Rp360 juta dengan harga satuan Rp30 juta perbulan dengan volume 12 bulan, memiliki risiko dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

“Kenapa kita terlambat membuat surat evaluasi dan mitigasi risiko ke Inspektorat, karena kita juga kan ngak mau asal-asalan harus ada kajian. Jadi, kita di bulan November 2021 sudah buat kajian,” kata Krisman saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (8/12/2021).

Ia menjelaskan, kehati-hatian pihaknya melakukan kajian ini untuk menghitung pembagian kebutuhannya baik ringan dan berat. Krisman merinci kebutuhan ringan biasanya dipakai oleh pegawai di staf.”Itu hanya menggunakan kecepatan 500 Kbps,” ungkapnya.

Sedangkan kebutuhan beratnya, biasanya dipakai untuk meeting atau rapat.”Karena di bulan Januari itu, kita banyak menggunakan rapat melalui video conference (vicon) baik dengan kementerian. Kemudian, server aplikasi yang digunakan full 12 jam,” terang dia

Pihak Inspektorat memberikan teguran melalui surat agar kegiatan tersebut harus di evaluasi dan dilakukan mitigasi risiko karena adanya harga yang mahal. Adapun pihak Disdik diberikan adendum kontrak. Awalnya, kegiatan ini melalui e-katalog dengan harga Rp30 juta perbulan untuk di 13 titik yakni 12 UPP dan 1 Dinas.

Namun setelah di evakuasi melalui mitigasi risiko, ternyata UPP membutuhkan internet jaringan Indihome. Sementara, di dinas kontraknya dengan PT. Java Digital Nusantara.

Kemudian, dari hasil rapat tersebut pihaknya menpersilahkan UPP untuk menggunakan vendor lain seperti GU, sedangkan di dinas dibuatkan evaluasi berita acara adendum.”Akhirnya, nilainya tidak menjadi Rp360 juta, karena perbulannya hanya Rp18 juta,” ungkap Krisman.

Ia menjelaskan, perbandingan dari e-katalog itu kecepatannya hanya 60 Mbps. Tetapi, dari pihak vendor (GU) memberikan hampir 100 Mbps sama internet luar negeri.

“Itu yang ada kesepakatan kita. Kan kalau 60 Mpbs berarti kan mahal dong? Ternyata, hasil negoisasi kita, mereka memberikan lebih dari 60 Mpbs,” jelasnya.

“Nah, dari hasil investigasi bisa dilaksanakan. Namun yang terpenting ada penurunan harga,” katanya.

Ia menyampaikan, mitigasi risiko ini dirapatkan dengan pihak Inspektorat Kota Bekasi. Pihak Disdik pun hanya membuat yudifikasinya. Kemudian, pihak Inspektorat membuat format untuk mengidentifikasi sejumlah risikonya.

“Setelah diidentifikasi, ternyata risikonya dari kecepatan, harga, jalur pelaksanaan pengadaan, bandwidth dan infrastruktur providernya,” ungkapnya.

Menurut dia, total kebutuhan jaringan internet di Disdik mencapai 14,5 Mbps. Adapun pegawai Disdik yang mempergunakan internet hanya 124 orang. Kemudian, dihitung dari total keseluruhannya mencapai 119 Mbps.

“Inilah yang dijadikan acuan ke pihak Java agar menyiapkan jaringan internet dengan kecepatan 119 Mbps, bukan 60 Mbps,” jelasnya.

Dari perencanaan awal, pihak Disdik Kota Bekasi mengadopsi 13 titik jaringan internet yang disebar. Namun setelah mengundang UPP sudah berlangganan sendiri dengan pihak Indihome.

“Mereka perbulan saja hanya sebelas ribuan. Jadi, tidak bisa dijadikan satu provider,” pungkas Krisman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here