KOPRI PC PMII Gugat Predikat Kota Bekasi Sebagai Kota Ramah Anak dan Perempuan

0
9

Bekasi – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PC PMII Kota Bekasi akan mengugat predikat Kota Bekasi yang selama ini diaggap sebagai Kota Ramah Anak Perempuan dan Anak’ yang diberikan oleh Pemerintah Pusat namun tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

Gugutan tersebut disampaikan saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bekasi.

“Kota Bekasi menjadi Kota darurat kekerasan dan pelecehan seksual,” ungkap Lala Koordinator aksi. Jumat, (18/11/2022).

Dikatakan bahwa tindakan tersebut menyebabkan keresahan bagi masyarakat, kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini terjadi pada perempuan, laki-laki maupun anak di bawah umur.

Bahwa setiap anak berhak, bahkan wajib mendapatkan perlindungan di lingkungan sekolah dan Negara semestinya harus hadir unutuk menjamin hal tersebut.

Menurutnya banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bekasi, seharusnya menjadi pemantik para aparatur pejabat Kota Bekasi untuk segera disahkannya Raperda pro Perempuan dan Anak sebagai bentuk instrument kepastian hukum.

“Banyaknya korban kekerasan seksual dan kekerasan verbal terhadap anak dan perempuan Kota Bekasi,”tandasnya.

Sepanjang tahun 2022 jumlah korban kekerasan seksual dan kekerasan verbal lainnya terhadap anak dan perempuan di Kota Bekasi hingga November 2022 hampir mencapai 200 kasus.

“Jadi, bagi kami Kota Bekasi masih menjadi Kota darurat kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan,”tukasnya.

Situasi tersebut, telah menyebabkan keresahan luar biasa bagi masyarakat dan para orang tua murid sekolah di Kota Bekasi. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini terjadi pada perempuan, laki-laki maupun anak di bawah umur.

Dinas Pendidikan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi sendiri mencatat pada pertengahan tahun 2022 saja, ternyata telah ditemukan data sekitar 176 kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

Pelecehan seksual pada anak berdasarkan hukum merupakan tindak kejahatan yang melibatkan orang dewasa dalam melakukan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur diduga hanya untuk kepuasan semata.

Ditempat yang sama, Ketua KOPRI PC PMII Kota Bekasi, Nina Karenina mengatakan termaktub dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1a) berbunyi ‘Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain’, yang artinya bahwa setiap anak berhak dan bahkan wajib mendapatkan perlindungan di lingkungan sekolah dan negara, semestinya harus hadir serta menjamin hal tersebut.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bekasi tersebut diatas, seharusnya menjadi pemantik para Aparatur pejabat Kota Bekasi untuk segera disahkannya Raperda pro-perempuan dan anak, sebagai bentuk instrument kepastian hukum.

Dalam aksi itu mereka menyampaikan tuntutan KOPRI PC PMII Kota Bekasi :

1. Mendesak DPRD Kota Bekasi untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada Polres Metro Bekasi, untuk segera melakukan penahanan terhadap Kepala Sekolah SDN Jatirasa 3 sebagai jaminan sampai dengan pelaku predator seksual anak ditangkap.

2. Mendesak DPRD Kota Bekasi agar mengeluarkan surat permohonan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melakukan pemecatan kepada Kepala Sekolah SDN Jatirasa 3, Kota Bekasi.

3. Mendesak untuk disahkannya 3 Raperda Pro-Perempuan dan Anak.

4. Meminta transparansi proses pembahasan 3 Raperda Pro-Perempuan dan Anak tersebut.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang saat menemuin massa aksi menjelaskan bahwa Peraturan Daerah tersebut sudah masuk didalam Panitia Khusus (Pansus) dan sudah ada dua finalisasi terakhir 30 November 2022.

“Artinya bahwa pembuatan Peraturan Daerah (Perda) itu kan berproses dan tidak bisa langsung jadi begitu saja. Kita pun sudah selesaikan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sekarang sudah masuk didalam Panitia Khusus (Pansus) insyaallah tahun ini akan kami sahkan bersama eksekutif dalam paripurna kedepan,” ucapnya.

Nico pun menjelaskan bahwa Perda tersebut akan dipisahkan menjadi tiga yakni Perda Perempuan, Perlindungan Anak dan Gander. Terlebih didalam peraturan tersebut akan ada poin yang memperhatikan dan melindungi anak.

“Jadi anak ini harus dilindungi Pemerintah,” singkatnya.(*)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here